ANALISIS TATA KELOLA (GOVERNANCE) ASET DESA DALAM PERSPEKTIF SOSIAL BUDAYA (Az-Zaida: Jurnal Ilmu Multidisiplin, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk secara kritis memeriksa dan mengevaluasi tata kelola di sekitar aset desa, tidak hanya dari sudut pandang peraturan konvensional, tetapi lebih melalui lensa sosial-budaya yang luas. Penelitian ini berfokus pada pemahaman pengaruh nilai-nilai budaya lokal (termasuk gotong royong, musyawarah, hubungan sosial, dan signifikansi tokoh adat) terhadap kemanjuran pengelolaan aset desa. Metodologi yang digunakan dalam penyelidikan ini melibatkan teknik Systematic Literature Review (SLR) yang dilengkapi dengan analisis dokumen peraturan yang berkaitan dengan manajemen aset desa. Kerangka metodologis ini digunakan untuk menjelaskan kekurangan penelitian dan untuk menggambarkan konstruksi teoritis yang terkait dengan pemerintahan, modal sosial, dan kebijaksanaan adat. Temuan menunjukkan bahwa tata kelola aset desa di Indonesia sebagian besar tetap terkonsentrasi pada dimensi prosedural dan administratif (seperti inventaris, dokumentasi, dan pelaporan), yang sering terhambat oleh keterbatasan kemampuan pemerintah desa. Kekurangan penelitian utama diidentifikasi dalam integrasi elemen sosiokultural yang tidak memadai dalam studi yang ada. Memang, nilai-nilai lokal seperti musyawarah dan gotong royong telah terbukti memainkan peran penting sebagai katalis (dalam hal legitimasi dan partisipasi) dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan mengenai aset. Namun demikian, dinamika klien-pelindung juga menghadirkan potensi untuk menimbulkan ketidaksetaraan dalam penyebaran informasi dan pengambilan keputusan. Studi ini menyimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan aset desa bergantung pada interaksi sinergis antara Tata Kelola Formal (meliputi transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan) dan Faktor Sosial-Budaya (termasuk partisipasi, legitimasi, dan pemantauan sosial). Sangat penting untuk merancang model tata kelola adaptif yang mampu mengintegrasikan kebijaksanaan lokal dengan mulus dalam struktur peraturan formal, untuk memfasilitasi manajemen aset yang berkelanjutan dan akuntabel yang selaras dengan konteks spesifik komunitas desa.Kata Kunci: governance; aset desa; sosial budaya; SLR; tata kelola